Ketapang, – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., menegaskan bahwa langkah paling realistis dalam pengembangan Bandara Ketapang saat ini adalah melakukan optimalisasi fasilitas yang sudah ada, dibandingkan relokasi yang memerlukan proses panjang dan biaya besar, terutama terkait pengadaan lahan baru.
Penegasan Bupati Ketapang tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Rahadi Oesman, di Pendopo Bupati Ketapang, Rabu (18/2/2026).
“Kalau saya lebih kepada yang paling realistis, yaitu optimalisasi. Relokasi tentu membutuhkan lahan baru dan prosesnya panjang. Dari sisi efisiensi anggaran, optimalisasi lebih memungkinkan untuk segera kita dorong,” ujar Bupati.
Dikatakan Bupati Alexander Wilyo, fokus pengembangan saat ini diarahkan pada penyelesaian lahan parkir, peningkatan runway, serta penyesuaian terhadap master plan bandara. Pemerintah Kabupaten Ketapang menargetkan dalam tiga tahun ke depan sudah terdapat progres nyata, minimal lahan dalam kondisi clear dan perencanaan berjalan baik.
Bupati juga menyampaikan bahwa kondisi fiskal tahun 2026 diperkirakan masih cukup menantang. Namun demikian, pihaknya berharap pada 2027 terdapat kebijakan baru dari pemerintah pusat yang memungkinkan dukungan anggaran lebih optimal. Untuk itu, komunikasi intensif terus dilakukan dengan Komisi V DPR RI dan kementerian terkait guna mendorong dukungan regulasi dan pendanaan.
“Jika dari kementerian ada kebijakan relokasi dan dukungan penuh dari pusat, tentu kita terbuka. Namun langkah yang paling cepat dan realistis saat ini adalah optimalisasi,” tegasnya.
Selain pengembangan infrastruktur, Pemkab Ketapang juga aktif mendorong kebangkitan kembali rute penerbangan komersial. Maskapai FlyJaya telah menyatakan minat membuka rute ke Ketapang dan saat ini tinggal menunggu persetujuan rute (approval) dari kementerian. Rencana awal penerbangan dijadwalkan tiga kali seminggu, dan atas masukan Bupati diusulkan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk mendukung mobilitas bisnis dan masyarakat.
Terkait kekhawatiran jumlah penumpang, Bupati memastikan potensi pasar Ketapang sangat menjanjikan berdasarkan data historis penerbangan sebelumnya. Bahkan, maskapai yang semula meminta jaminan subsidi dari pemerintah daerah akhirnya tidak lagi mensyaratkan hal tersebut setelah diyakinkan dengan data dan proyeksi penumpang.
Di sisi lain, tantangan teknis yang masih dihadapi adalah belum tersedianya fasilitas pengisian avtur (DBBU) di Bandara Ketapang. Kondisi ini menyebabkan pesawat harus membawa bahan bakar tambahan dari bandara asal, yang berdampak pada pengurangan kapasitas bagasi dan potensi kenaikan harga tiket.
Untuk itu, Bupati telah berkomunikasi langsung dengan pihak Pertamina guna menghadirkan solusi penyediaan layanan pengisian bahan bakar di bandara. “Ini penting agar biaya operasional maskapai lebih efisien dan harga tiket bisa lebih kompetitif,” jelasnya.
Secara keseluruhan, strategi Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam pengembangan Bandara Ketapang meliputi optimalisasi infrastruktur eksisting, penyelesaian lahan dan penyesuaian master plan, penguatan lobi ke pemerintah pusat, pembukaan kembali rute penerbangan komersial, serta penyediaan fasilitas avtur guna mendukung efisiensi operasional dan penurunan harga tiket.
Dengan langkah-langkah tersebut, Bupati berharap Bandara Ketapang dapat semakin berkembang dan menjadi penggerak konektivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengembangan Bandara Rahasi Oesman
Penegasan Bupati Ketapang tersebut disampaikannya menanggapi paparan Dwi Muji Raharjo, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Rahadi Oesman terkait pengembangan Bandara Ketapang.
Dalam paparannya, Dwi Muji Raharjo, Kepala mengatakan bahwa pengembangan Bandara Ketapang saat ini difokuskan pada optimalisasi fasilitas yang sudah ada, karena relokasi membutuhkan proses panjang dan biaya besar, terutama untuk pengadaan lahan. Prioritas utama adalah penyelesaian lahan parkir dan peningkatan runway agar operasional dan pengembangan bandara tetap berjalan.
Dwi juga mengatakan, meski anggaran 2026 diperkirakan terbatas, diharapkan pada 2027 ada kebijakan pusat yang lebih mendukung. Komunikasi dengan Komisi V DPR RI dan kementerian terus dilakukan untuk mendorong dukungan regulasi dan pendanaan, dengan syarat lahan sudah clear. Targetnya, dalam tiga tahun ke depan sudah ada progres nyata, minimal lahan bersih dan perencanaan berjalan.
Selanjutnya Dwi pun menyampaikan upaya untuk menghidupkan kembali penerbangan komersial juga dilakukan. Maskapai FlyJaya berminat membuka rute Ketapang tiga kali seminggu, meski masih terkendala armada dan persetujuan rute. Tantangan lain adalah belum adanya fasilitas avtur di Bandara Ketapang, sehingga perlu solusi bersama Pertamina untuk menekan biaya operasional dan harga tiket.
Secara umum, Dwi menyampaikan strategi yang ditempuh meliputi optimalisasi bandara, penyelesaian lahan dan master plan, lobi dukungan pusat, pembukaan kembali rute penerbangan, serta penyediaan fasilitas avtur.
Red
