Ketapang:KM — Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi melaksanakan Re-launching dan Sosialisasi Aplikasi E-Hibah Tahun 2026 sebagai langkah konkret dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan dana hibah daerah. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Utama, Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, Rabu (18/02/2026), dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para Asisten, seluruh Kepala Perangkat Daerah, Inspektorat, serta jajaran pejabat terkait.
Acara diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang menyampaikan bahwa pembaruan aplikasi ini merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya. Secara umum, aplikasi terbaru tidak mengubah mekanisme dasar pengajuan hibah, namun menghadirkan sejumlah penguatan fitur guna mendukung pengawasan yang lebih optimal serta kemudahan akses bagi para pengguna.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, S.Sos., M.Si, menegaskan bahwa pembaruan aplikasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis digital.
“Melalui aplikasi E-Hibah ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh proses pengajuan, verifikasi, hingga pencairan hibah terdokumentasi dengan baik secara digital. Ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan,” tegasnya.
Aplikasi E-Hibah Tahun 2026 dirancang untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengelolaan dana hibah, memperkuat sistem pengawasan internal, mengurangi potensi kesalahan prosedur dan administrasi, serta mempermudah masyarakat dan lembaga penerima hibah dalam mengakses informasi.
Dengan sistem yang lebih sederhana dan informatif, pemerintah berharap masyarakat dapat memahami alur pengajuan hibah secara jelas, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sekretaris Daerah juga menekankan bahwa dana hibah merupakan instrumen penting pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, serta sektor strategis lainnya. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan penuh tanggung jawab.
Dalam arahannya, ia turut menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur. Mengingat dana hibah dan bantuan keuangan menjadi salah satu fokus pengawasan, baik dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun lembaga pengawasan lainnya, seluruh perangkat daerah diminta untuk benar-benar memahami mekanisme aplikasi secara menyeluruh.
Selain itu, perangkat daerah diingatkan untuk berhati-hati dalam proses verifikasi dan persetujuan hibah, menghindari praktik yang menyimpang dari aturan, serta memberikan informasi yang benar dan transparan kepada masyarakat.
“Kita tidak boleh lagi ada istilah kelalaian administrasi atau kelalaian prosedur. Semua harus sesuai aturan. Aturan adalah pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan,” tegasnya.
Peluncuran aplikasi ini juga sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Informasi terkait hibah bukan merupakan informasi yang bersifat pribadi, sehingga dapat diakses masyarakat sesuai prosedur yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Ketapang mendorong seluruh perangkat daerah untuk responsif terhadap permintaan informasi publik dengan tetap memperhatikan ketentuan dan mekanisme yang telah diatur.
Melalui momentum re-launching ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk bersama-sama membangun sistem pemerintahan yang transparan, profesional, dan berintegritas. Dengan dukungan teknologi informasi serta penguatan sistem digital, diharapkan pengelolaan hibah di Kabupaten Ketapang ke depan semakin tertib, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan pernyataan resmi pembukaan Re-launching dan Sosialisasi Aplikasi E-Hibah Tahun 2026 serta harapan agar implementasi aplikasi ini dapat berjalan optimal di seluruh perangkat daerah.
Red
