KETAPANG, Kalbar – Pemerintah Kabupaten Ketapang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting.
Rakor ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Ketapang Repalianto, S.Sos.,M.Si, Staff Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Drs. H. Darma, M.Pd. serta para Staff terkait lainnya, pada Selasa (27/1/2026) bertempat di Ruangan Vicon Center Setda Ketapang,
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, dengan menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Direktur Jendral Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP), Dr. Imran.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa tingkat inflasi nasional pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen (year on year) dan 0,64 persen (month to month). Angka tersebut masih berada dalam target nasional sebesar 1,5–3,5 persen.
“Jika inflasi berada di atas 3,5 persen, maka kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi pihak yang paling terdampak,” ucap Mendagri.
Mendagri juga menjelaskan bahwa, salah satu pendorong inflasi tertinggi berasal dari komoditas emas perhiasan, yang peningkatan harganya telah berlangsung sejak terjadinya konflik Rusia–Ukraina, akibat pembelian emas secara besar-besaran.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan perkembangan harga pada minggu keempat Januari 2026. Ia menyampaikan bahwa, daerah-daerah yang sebelumnya terdampak bencana, seperti Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menunjukkan tren penurunan harga di akhir Januari 2026.
“Penurunan harga ini menandakan pemulihan dari inflasi tinggi yang terjadi pada Desember 2025 akibat bencana,” jelasnya.
Red
